Responsive imagePENGADILAN NEGERI ATAMBUAKelas IB

Indeks Persepsi Korupsi

Semester 2 Tahun 2020

Bab I • Pendahuluan

Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.



Maksud & Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Landasan Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
  7. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Rencana Kerja

Pengukuran/survei indeks Persepsi Korupsi (IKM) di Pengadilan Negeri Atambua ini dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2020 sampai 31 Desember 2020.

Tahapan pelaksanaan survei indeks Persepsi Korupsi (IKM) di Pengadilan Negeri Atambua, antara lain:

  1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel di ambil dengan teknik simple random sampling.
  2. Tim survei menentukan jadwal pelaksanaan survei.
  3. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
  4. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
  5. Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian diproses secara otomatis oleh sistem.
  6. Sistem menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

Bab II • Metodologi Penelitian

Metode Survei

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.



Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.



Tahapan Pelaksanaan

Variabel pada pengukuran ini Terhadap Indeks Persepsi Korupsi yang terdiri dari 10 ruang lingkup, antara lain:

  1. Manipulasi Peraturan
  2. Penyalahgunaan Jabatan
  3. Menjual Pengaruh
  4. Transparansi Biaya
  5. Transaksi Rahasia
  6. Biaya Tambahan
  7. Hadiah
  8. Transparansi Pembayaran
  9. Percaloan
  10. Perbuatan Curang

Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Pengadilan Negeri Atambua ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 10 item, dengan empat option jawaban. Adapun pensekorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi kinerja di PN Atambua ditentukan sebagai berikut:


Kategori Kinerja

No. Kinerja Norma Skor
Skala 100 Skala 1-4
1. Bersih dari Korupsi 81,26-100,00 3,26-4,00
2. Cukup Bersih dari Korupsi 62,51-81,25 2,51-3,25
3. Kurang Bersih dari Korupsi 43,76-62,50 1,76-2,50
4. Tidak Bersih dari Korupsi 25,00-62,50 1,00-1,75

Bab III • Profil Responden

Umur

Data hasil survei dari 100 Orang responden berdasarkan kategori umur.



Jenis Kelamin

Data hasil survei dari 100 Orang responden berdasarkan kategori jenis kelamin.



Pendidikan Terakhir

Data hasil survei dari 100 Orang responden berdasarkan kategori pendidikan terakhir.



Pekerjaan Utama

Data hasil survei dari 100 Orang responden berdasarkan pekerjaan utama.

Bab IV • Hasil Survei Persepsi Korupsi Pengguna Layanan Pengadilan

Berdasarkan survei Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Atambua dari 100 orang responden dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Atambua sebesar 96.75 % (3.87) berada pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI” (pada interval 81,26 s/d 100,00).

Hasil IPK tersebut di atas, terdiri dari 10 (sepuluh) ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesepuluh ruang lingkup tersebut.



Rata - Rata Indikator Setiap Ruang Lingkup Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Atambua

No Ruang Lingkup Rata - Rata Kategori
1 Manipulasi Peraturan 3.87 Bersih dari Korupsi
2 Penyalahgunaan Jabatan 3.83 Bersih dari Korupsi
3 Menjual Pengaruh 3.86 Bersih dari Korupsi
4 Transaksi Biaya 3.83 Bersih dari Korupsi
5 Biaya Tambahan 3.87 Bersih dari Korupsi
6 Hadiah 3.86 Bersih dari Korupsi
7 Transparansi Biaya 3.87 Bersih dari Korupsi
8 Percaloan 3.78 Bersih dari Korupsi
9 Perbuatan Curang 3.88 Bersih dari Korupsi
10 Transaksi Rahasia 3.88 Bersih dari Korupsi

Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,87. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari Manipulasi Peraturan

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Manipulasi Peraturan disajikan pada grafik dan tabel berikut ini.



Indeks Persepsi Tidak Bersih dari Korupsi Kurang Bersih dari Korupsi Cukup Bersih dari Korupsi Bersih dari Korupsi
Frekuensi 0 0 13 87
Persentase 0% 0% 13% 87%

Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,83. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Penyalahgunaan Jabatan disajikan pada grafik dan tabel berikut ini.



Indeks Persepsi Tidak Bersih dari Korupsi Kurang Bersih dari Korupsi Cukup Bersih dari Korupsi Bersih dari Korupsi
Frekuensi 0 0 17 83
Persentase 0% 0% 17% 83%

Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,86. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari Menjual Pengaruh

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Menjual Pengaruh disajikan pada grafik dan tabel berikut ini.



Indeks Persepsi Tidak Bersih dari Korupsi Kurang Bersih dari Korupsi Cukup Bersih dari Korupsi Bersih dari Korupsi
Frekuensi 0 0 14 86
Persentase 0% 0% 14% 86%

Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,83. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari Transaksi Biaya

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Transaksi Biaya disajikan pada grafik dan tabel berikut ini.



Indeks Persepsi Tidak Bersih dari Korupsi Kurang Bersih dari Korupsi Cukup Bersih dari Korupsi Bersih dari Korupsi
Frekuensi 0 0 17 83
Persentase 0% 0% 17% 83%

Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,87. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari Biaya Tambahan

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Biaya Tambahan disajikan pada grafik dan tabel berikut ini.



Indeks Persepsi Tidak Bersih dari Korupsi Kurang Bersih dari Korupsi Cukup Bersih dari Korupsi Bersih dari Korupsi
Frekuensi 0 0 13 87
Persentase 0% 0% 13% 87%

Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,86. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari Hadiah

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Hadiah disajikan pada grafik dan tabel berikut ini.



Indeks Persepsi Tidak Bersih dari Korupsi Kurang Bersih dari Korupsi Cukup Bersih dari Korupsi Bersih dari Korupsi
Frekuensi 0 0 14 86
Persentase 0% 0% 14% 86%

Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,87. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari Transparansi Biaya

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Transparansi Biaya disajikan pada grafik dan tabel berikut ini.



Indeks Persepsi Tidak Bersih dari Korupsi Kurang Bersih dari Korupsi Cukup Bersih dari Korupsi Bersih dari Korupsi
Frekuensi 0 0 13 87
Persentase 0% 0% 13% 87%

Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,78. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari Percaloan

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Percaloan disajikan pada grafik dan tabel berikut ini.



Indeks Persepsi Tidak Bersih dari Korupsi Kurang Bersih dari Korupsi Cukup Bersih dari Korupsi Bersih dari Korupsi
Frekuensi 0 0 22 78
Persentase 0% 0% 22% 78%

Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,88. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari Perbuatan Curang

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Perbuatan Curang disajikan pada grafik dan tabel berikut ini.



Indeks Persepsi Tidak Bersih dari Korupsi Kurang Bersih dari Korupsi Cukup Bersih dari Korupsi Bersih dari Korupsi
Frekuensi 0 0 12 88
Persentase 0% 0% 12% 88%

Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,88. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari Transaksi Rahasia

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Transaksi Rahasia disajikan pada grafik dan tabel berikut ini.



Indeks Persepsi Tidak Bersih dari Korupsi Kurang Bersih dari Korupsi Cukup Bersih dari Korupsi Bersih dari Korupsi
Frekuensi 0 0 12 88
Persentase 0% 0% 12% 88%

Bab V • Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Atambua sebesar 96.75 (3.87) dari 100 orang responden yang mengisi survei dan berada pada kategori BERSIH DARI KORUPSI. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

  1. Manipulasi Peraturan di Pengadilan Negeri Atambua berada pada kategori Bersih dari Korupsi.
  2. Penyalahgunaan Jabatan di Pengadilan Negeri Atambua berada pada kategori Bersih dari Korupsi.
  3. Menjual Pengaruh di Pengadilan Negeri Atambua berada pada kategori Bersih dari Korupsi.
  4. Transaksi Biaya di Pengadilan Negeri Atambua berada pada kategori Bersih dari Korupsi.
  5. Biaya Tambahan di Pengadilan Negeri Atambua berada pada kategori Bersih dari Korupsi.
  6. Hadiah di Pengadilan Negeri Atambua berada pada kategori Bersih dari Korupsi.
  7. Transparansi Biaya di Pengadilan Negeri Atambua berada pada kategori Bersih dari Korupsi.
  8. Percaloan di Pengadilan Negeri Atambua berada pada kategori Bersih dari Korupsi.
  9. Perbuatan Curang di Pengadilan Negeri Atambua berada pada kategori Bersih dari Korupsi.
  10. Transaksi Rahasia di Pengadilan Negeri Atambua berada pada kategori Bersih dari Korupsi.